Sektor Migrasi Internasional Sebagai Profesionalisme dan Moderenisasi Pasar Kerja

Sektor Migrasi Internasional Sebagai Profesionalisme Dan Modernisasi Pasar Kerja (Pengantar Layanan Inovasi simPADU-PMI Disnakertrans Prov. Jatim) Migrasi tenaga kerja internasional harus diakusi sebagai salah satu sektorpenting bagi perekonomian Indonesia yang membutuhkan upaya-upaya sepadan untuk meningkatkan profesionalismenya sebagaimana suatu sektor dan menerapkan moderenisasi sebagai komponenya.Pendekatan seperti ini akan membantu memposisikan sector migrasi tenaga kerja sejajar dengan sector ekonomi lainnya, Laporan Wold Bank menyampaikan 3 (tiga) usulan inisiatif reformasi yang dapat membantu mempercepat proses modernisasi sector migrasi tenaga kerja. 1. Menghubungkan dengan lebih baik para pekerja migrant Indonesia dengan kesempatan kerja Internasional Secara khusus tugas ini wajib dilakukan oleh pemerintah sebagai salah satu fungsi untuk mendorong upaya pengembangan pasar kerja di negara yang dituju. Peran atase ketenagakerjaan sebagai pusat informasi dan outlet distribusi dilapangan perlu dilakukan untuk mempromosikan peran dan pentingnya penyusunan informasi pasar kerja serta umpan baliknya. Agar dapat berbaing secara global, masukan wold bank adalah segera mungkin untuk mengembangkan ketrampilan sesuai permintaan pasar internasional. Hal tersebut menjadi tantangan terbesar Indonesia terlebih perihal pengakuan standarisasi ketrampilan oleh Negara-negara penerima. Untuk itu, intervensi pemerintah mengadakan pelatihan tidak cukup apabila tidak disertai dengan keselarasan dengan standar internasional dan memastikan ketampilan yang diakui oleh calon perusahaan penerima dan pemberi kerja.Untuk itu perlu menyertakan pihak perusahaan dalam penyusunan kurikulum dan menstandarisasi pelatihan ketrampilannya. Upaya peningkatan ketrampilan selain untuk meningkatkan calon pekerja juga bertujuan untuk memperluas pilihan pekerjaan yang tersedia dan meningkatkan daya tawar atas upah yang ditawarkan. Untuk itu, upaya pengembangan pasar kerja dan pengakuan standarisasi ketrampilan perlu dipasar kerja dan pengakuan standarisasi ketrampilan perlu dilalkukan bersamaan. Sebagai tindakan konkrit pemerintah perlu segera mendata dan memetakan ketrampilan serta program penyusunan profil pekerjaan yang dibutuhkan dipasar global. Saran dari laporan wold bank, Indonesia dapat memulai dari pekerjaan-pekerjaan berketrampilan rendah dan semi terampil melalui proses pencocokan pekerjaan (job matching) dalam system pasar kerjanya. 2. Menerapkan system Informasi modern untuk meningkatkan transparasi pasar kerja Berkerja keluar negeri, hendaknya menjadi hak dan pilihan setiap warga dan pemerintah wajib memberikan peluang serta perlindungannya. UU 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Tenaga Kerja telah mengamanatkan hal tersebut yang mengatur peran pemerintah malai pra, selama dan purna kerja pekerja migrant. Untuk itu, pilihan untuk mengisi peluang kerja ke luar negeri sebaiknya merupakan pilihan yang terinformasikan dengan benar dan luas. Data Wold Bank melaporkan hamper sebagian besar pekerja migrant yang berketrampilan rendah cenderung bekerja dengan sedikit pengetahuan tentang deskripsi pekerjaan, hak dan kewajiban bahkan besaran upahnya.Padahal informasi tersebut menjadi aspek yang substansial jika ingin meningkatkan kesadaran, ketrampilan, kesejahteraan dan martabat bangsa. Dibutuhkan strategi dan intervensi peran pemerintah yang kuat untuk membangun dan mewujudkan suatu system informasi yang modern serta upaya-upaya untuk mengurangi biaya-biaya yang harus dikeluarkan calon pekerja migrant. Informasi pasar kerja dapat dimulai untuk menfasilitasi kebutuhan pekerja berketrampilan rendah-semi skill, bantuan mencocokan dan layanan penunjang berupa keberadaan layanan terpadu satu atap (LTSA) guna menjamin proses dan perlindungan dokumen serta kepastian biayanya. Keberadaan LTSA ini menjadi semakin bermanfaat apabila keberadaannya mampu mengurangi hambatan birokasi pengurusan dokumen migransi yang selama ini panjang, rumit, tidak jelas tarifnya dan dikuasai oleh calo. 3. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas agen-agen perekrutan Upaya pemerintah cq Kementerian Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas Perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Swasta (PPTKIS) atau sekarang dalam UU 18 Tahu 2017 disebut sebagai Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), sudah banyak. Antara lain melalui perlunya evaluasi berkala terhadap kualitas dan kinerja PPTKIS/P3MI tersebut. Namun demikian upaya pengawasan rutin dan pengegakan sanksi masih dibutuhkan untuk menjamin kecendrungan pelayanan penempatan yang tidak sesuai aturan.Upaya menerapakan standar ISO dan mempublikasikan beberapa perusahaan penempatan yang baik/layak atau yang mendapat sanksi, menjadi salah satu strategi agar masyarakat dapat memilih dan mempertimbangkan secara benar. Catatan wold bank, menulis bahwa para pekerja migrant yang memiliki akses penuh terhadap informasi dan kemampuan memilih perusahaan penempatan, lebih jarang menerima perlakukan buruh ditempat kerja, dan menerima upah yang lebih tinggi. Memperhatihan usulan dan catatan masukan wold bank diatas, Disnakertrans Prov Jatim telah merespon dengan diluncurkannya Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) semenjak tahun 2015 lalu. Sedangkan program penyebaran informasi dan upaya-upaya pencocokan, konsultasi dan pengaduan bagi pekerja migrant dilakukan melalui penyediaan sarana informasi dan pelayanan terpadu yang disingkat simPADU-PMI.layanan ini dapat diakses secara online di website disnakertans.jatimprov.go.id ; p3tki-jatim.go.i dan www.infokerja-jatim.go.id. Diharapkan melalui program simPADU-PMI ini Jawa Timur menjadi salah satu inovasi layanan publik yang mampu menyediakan sarana informasi lowongan kerja luar negeri beserta layanan dokumen yang transparan, mudah, aman dan terlindungi. Ada beberapa masalah yang dihadapi sebelum dilaksanakan inovasi layanan simPADU-PMI antara lain : Birokrasi pelayanan panjang, banyak tempat, memakan waktu lama, banyak syarat dokumen dan tidak ada standar pelayanan yang baku Biaya pengurusan dokumen penempatan yang tinggi dan tidak transparan Akses informasi sangat terbatas dan banyak dikuasai oleh calo Lebih banyak penempatan tenaga kerja pada jabatan-jabatan informal Pelayanan dokumen sering dilakukan oleh calo Rentan terhadap korban penipuan dan perdagangan orang Intevensi fungsi pemerintah dalam proses penempatan pekerja migrant mulai pra, selama dan purna masih lemah. Melaui penerapan beberapa kebijakan dan program, upaya perbaikan layanan telah membawa hasil. Secara kualitas dan kuantitas hasil output yang paling sukses dari penerapan inisiatif layanan inovasi simPADU-PMI di Disnakertrans Prov. Jatim antara lain : Meningkatnya jumlah pengunjung sebanyak 57.94% dan jumlah pekerja migrant yang ditempatkan naik sebanyak 43.58% Mampu memangkas birokrasi pelayanan panjang, yang memakan waktu lama, banyak syarat dokumen dan tidak ada standar pelayanan yang baku ke dalam satu atap layanan. Sebelumnya untuk mengurus dokumen butuh waktu selama 3 bulan, sekarang mampu dipangkas dalam 1 hari. Khusus pelayanan paspor dari 2 minggu, mampu diselesaikan dalam 3-5 hari kerja. Biaya pengurusan dokumen penempatan tarifnya pasti dan transparan. Mampu mengurangi penipuan dan perdagangan orang serta pengiriman Pekerja Migran Indonesia non prosedural sebesar 16.69% dan Pekerja Migran yang bermasalah ditempat kerja sebesar 20.13% diakhir tahun 2017. Meningkatkan capaian Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 76.92 menjadi 81.39 (atau naik 4.47 point). Ke depan dalam waktu dekat ini, terobosan baru berupa intervensi pemerintah melalui program peningkatan ketrampilan dan produktivitas tenaga kerja, sedang dirintis kerjasama pelatihan, standarisasi ketrampilan calon pekerja migrant dan penempatannya sesuai kebutuhan pasar kerja di luar negeri. Uji coba ini akan dilakukan di BLK Tuban unutk jenis kejuruan las yang akan dipasarkan antara lain ke negara Malaysia dan Taiwan. Semoga ke depan layanan bagi pekerja migrant di Jatim semakin mudah, aman dan terlindungi (bdr/3/2018)32 link
👤 Oleh plkt 🕔08 Mar 2018 07:38

Lokasi kantor Kami

Link Mitra Kerja

Statistik Pengunjung