Menaker dan Kapolri Tandatangan Kerjasama Penegakan Hukum Kerenagakerjaan

*MENAKER DAN KAPOLRI TANDATANGAN KERJA SAMA PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN* http://www.beritasatu.com/bisnis/471002-menaker-dan-kapolri-tandatangani-kerja-sama-penegakan-hukum-ketenagakerjaan.html : Oleh: Siprianus Edi Hardum / EHD | Jumat, 29 Desember 2017 19:45 WIB Jakarta - Kementrian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kepolisian RI sepakat melakukan kerja sama penegakan hukum ketenagakerjaan secara terintegrasi. Kedua belah pihak sepakat, masalah ketenagakerjaan sangat mempengaruhi iklim investasi, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, hukum terkait ketenagakerjaan harus ditangani secara cepat. Nota kesepahaman kerja sama ditandatangai oleh Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di kantor Kemnaker, Jumat (29/12). *Secara umum,* kerja sama yang bertajuk Penanganan Terpadu Pencegahan dan Penegakan Hukum di Bidang Ketenagakerjaan itu terkait empat hal, yakni terkait penanganan proses penempatan calon pekerja migran Indonesia atau tenaga kerja Indonesia (TKI) yang tidak sesuai prosedur, penanganan penggunaan tenaga kerja asing di dalam negeri yang bekerja tidak sesuai prosedur, penanganan pemalsuan sertifikat kompentesi, serta penanganan permasalahan hubungan industrial. *”Kami menyambut baik kerja sama ini. Kerja sama penanganan masalah keteagakerjaan baik terkait tenaga kerja di dalam negeri, tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan tenaga kerja asing yang ada di dalam negeri,” kata Kapolri dalam sambutannya usai penandatangan kerja sama.* Terkait masalah ketenagakerjaan di dalam negeri, *Kapolri melanjutkan, jajaran Polri senantiasa bekerja sama dengan Kemnaker misalnya soal pencegahan tindak pidana perdagangan orang yaang sering menyasar calon TKI yang akan berangkat ke luar negeri.* Kerja sama ini terus dilakukan oleh tim satuan tugas penangan tindak pidana perdagangan orang Polri dengan tim pengawas dari Kemnaker. Penanganan kasus ketenagakerjaan yang terkait pekerja migran Indonesia di luar negeri, bisa melalui perwakilan Polri yang ada di luar negeri. Terkait pengawasan terhadap pekerja asing di dalam negeri juga terus dilakukan. Menurut Menaker, masalah ketenagakerjaan merupakan persoalan strategis yang membutuhkan perhatian serius dari semua komponen bangsa terutama dari jajaran Pemerintah, karena menyangkut harkat dan martabat manusia. *”Karena itu segala persoalan ketenagakerjaan harus ditangani secara profesional dan proporsional. Saya berharap, kerja sama ini akan membuat masalah ketenagakerjaan terkait hukum, segera terselesaikan,” kata Menaker.* Setelah penandatangan kerja sama ini, Hanif dan jajarannya dan Polri saling memberikan data dan informasi tentang adanya indikasi, rencana, dan perbuatan pihak-pihak tertentu yang melanggar hukum ketenagakerjaan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan desa. link
👤 Oleh plkt 🕔30 Dec 2017 11:58

Lokasi kantor Kami

Facebook

Link Mitra Kerja

Statistik Pengunjung