AKIP Disnakertrans Jatim Raih Predikat 'A', Siap Selalu Tingkatkan Kinerja

RAIH PREDIKAT ‘Á’, SIAP SELALU TIGKATKAN KINERJA

Jelang akhir tahun, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur (Disnakertrans Jatim)kembali meraih penghargaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan predikat ’Á’ atau memuaskan dari Gubernur Jawa Timur DR. H. Soekarwo.

Usai menerima penghargaan tersebut, kepala Disnakertrans Setiajit, SH, MM mengatakan diberikannya penghargaan AKIP ini berkat kinerja dan inovasi tiada henti yang dilakukan jajaran Disnakertrans Jawa Timur.

“Untuk bisa meraih predikat ‘Á’ tersebut sebenarnya tidah mudah. Hal ini tentunya kami telah dinilai akuntabilitas kinerjanya baik sesuai dengan format Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara RI, “ katanya di Ballroom Hotel Santika Premier Surabaya, Selasa(5/12)

Dikatakannya, untuk kedepan pihaknya tetap menjalankan kinerjanya sesuai dengan arahan Gubernur Jawa Timur yaitu pemberdayaan kepada masyarakat dan partisipatoris. “Kita akan tetap pertahankan penghargaan AKIP predikat ‘Á’ ini, dan berusaha lebih meningkatkannya. Karena selama empat tahun , Disnakertrans selalu meraih predikat ‘Á’”ujarnya

Ia mengharapkan, kedepan dalam meningkatkan kinerja tidak hanya sekedar kerja, kerja dan kerja saja. Namun, Disnakertrans Jatim tetap akan selalu bekerjasama dengan instansi lain untuk mengirangi angka pengangguran terbuka.

Selain itu, Disnakertrans Jatim bersama pengusaha dan serikat butuh/ pekerja berupaya menciptakan hubungan yang harmonis, tenang, tentram, juga dinamis. Kesemuanya itu, bertujuan agar perusahaan/ industry lebih maju dan berkembang dan berdampak pada terserapnya lebih banyak tenaga kerja.

Dalam kesempatan ini, Setiajit juga memaparkan beberapa kinerja berupa layanan inovasi yang dilakukan Disnakertrans Jatim. Diantaranya seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk penempatan dan perlindungan TKI keluar negeri. Didalam PTSP, lanjutnya terdapat delapan instansi yang memberikan pelayanan pada TKI.

“Kini pelayanan tidak hanya selesai sehari saja, namun bisa dalam hitungan jam saja. Hal ini luar biasa dan belum tentu didaerah lainnya bisa melakukannya seperti jawa timur ini,“ katanya

Begitu pula dengan upaya penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jawa timur. Menurutnya, pada bulan September tahun ini telah terjadi penurunan TPT, dan hal ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Jika setiap setiap September tahun sebelumnya, TPT alami kenaikan, justru untuk tahun ini alami penurunan. Kondisi ini juga luar biasa berkat kinerja Disnakertrans dengan jajaran sampingnya,”katanya

Berbagai upaya dan inovasi layanan terus dilaksanakan Disnakertrans Jatim, Mulai dari pemanfaatan infokerja.com, pelaksanaan bursa kerja, peningkatan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja, hingga pelatihan dengan mobil keliling ke tingkat pedesaan.

Bahkan, lanjut Setiajit, hamper semua perusahaan di Jawa Timur sudah menerima dan mengkaji kemampuan calon pekerjaan calon pekerja yang berkebutuhan khusus atau difabel. “ada banyak perusahaan, tidak hanya menerima satu persen dari ketentuan kebijakan, tapi melebihi satu persen. Bahkan, Disnakertrans juga melatih dan menyalurkan pada perusahaan yang membutuhkan,”katanya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur, DR H Soekarwo SH MHum mengatakan, prinsip akuntabilitas kinerja itu diantaranya kegiatan program jabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan sudah terukur.

Pada prinsipnya, pelayanan public inovatif itukeberhasilannya sebesar 50 persen terletak pada komitmen kepemimpinan atau leadership, dimana mereka harus peduli dan mau turun ke masyarakat diajak diskusi untuk memberikan masukan tentang pelayanan publik yang diinginkan              

Dikatakannya dakam meningkatkan kesejahteraan rakyat caranya hanya dengan jalan meningkatkan pelayanan public. Dalam UU no. 23/2014, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara pelayanan publik, ditambah syaratnya yaitu pemberdayaan kepada masyarakat dan partisipatoris.

Tambahan dua syarat inilah yang kemudian menjadikan pelayanan public di Indonesia oleh Kemeterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) ditetapkan menjadi satu indeks kinerja utama (IKU).

IKU harus dilakukan oleh provinsi dan kabupaten/ kota. Indeks kinerja utamanya menyangkut tentang kesejahteraan melalui pendidikan , kesehatan, indeks pembangunan manusia dan gender, lingkungan hidup serta pto-poor dan pro-job.    (Bhirawa/rac/2017)

link
👤 Oleh plkt 🕔06 Dec 2017 09:56

Lokasi kantor Kami

Link Mitra Kerja

Statistik Pengunjung