Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Nasional Tahun 2016 Meningkat

Jakarta, 21 Desember 2016 - Badan Perencanaan dan Pengembangan kementerian ketenagakerjaan RI, kembali menggelar acara Sosialisasi e-Government sekaligus memberikan Penghargaan kepada Pemerintah Provinsi yang telah berhasil meningkatkan  Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Nasional dan Provinsi Tahun Berdasarkan nilai IPK tertinggi setiap provinsi, terdapat 7 Provinsi yang layak memperoleh penghargaan. Tiga terbaik dari ketujuh provinsi tersebut adalah: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta dan Pemerintah Provinsi Bali. Sementara empat provinsi lainnya adalah Provinsi Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Maluku, dan Sulawesi Utara. Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri menegaskan “Pemerintah provinsi/daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi isu ketenagakerjaan.

Selain kelima provinsi dengan nilai IPK tertinggi, Menteri Ketenagakerjaan juga memberikan penghargaan kepada Provinsi Maluku yang memiliki nilai terbaik untuk Indikator Utama Kondisi Lingkungan Kerja serta Provinsi Sulawesi Utara yang meraih nilai terbaik bagi Indikator Utama Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja.

Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Sugiarto Sumas memaparkan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan 2016 adalah 57,46 atau mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebesar 55,73. peningkatan itu dipicu oleh kenaikan pada enam dari sembilan indikator utama yaknj Perencanaan Tenaga Kerja dari 78,3 persen menjadi 79,2 persen serta indikator Penduduk dan Tenaga Kerja dari 60,2 persen menjadi 61,3 persen. Kemudian juga peningkatan pada indikator Produktivitas Tenaga Kerja dari 36,5 persen menjadi 39,9 persen serta indikator Hubungan Industrial dari 32,7 persen menjadi 35,6 persen.

Peningkatan juga terjadi pada indikator Pengupahan dari 93,9 persen menjadi 96,1 persen dan indikator utama Jaminan Sosial Tenaga Kerja dari 61,7 persen menjadi 81,5 persen. "Kenaikan terbesar pada indikator utama jaminan sosial ini dapat diartikan bahwa masyarakat semakin menyadari arti pentingnya jaminan sosial tenaga kerja," ujar Sugiarto.

Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi 2016 juga mengalami kenaikan yaitu jumlah provinsi dengan status Menengah Atas bertambah dari dua provinsi pada 2015 menjadi tiga provinsi. Provinsi dengan status Menengah Bawah juga meningkat menjadi 29 pada 2016 dibandingkan 26 provinsi pada 2015.

Khusus Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Provinsi Jawa Timur, total indeks naik dari 56.64 persen menjadi 56.99 persen (naik 0.35 poin). Kenaikan terbanyak disumbang dari indeks pengupahan dan kesejahteraan pekerja, perencanaan tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja dan hubungan industrial.

Editor: Humas Kemnaker/B Kunto Wibisono/antara news/edit

 

link
👤 Oleh budi 🕔27 Dec 2016 08:56

Lokasi kantor Kami

Link Mitra Kerja

Statistik Pengunjung