Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) untuk Antar Kerja Lokal (AKL)

Ijin Baru

Lembaga berbadan hukum mengajukan surat permohonan izin LPTKS bermaterai cukup dilampiri:

Perpanjangan Ijin

Surat permohonan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhir masa berlakunya izin LPTKS dibubuhimaterai cukup dan dilampiri:

  1. Dasar Hukum
    • Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
    • Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : Per-07/Men/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
  2. Persyaratan Pelayanan
    • Copy akte pendirian dan/atau akte perubahan badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
    • Copy surat keterangan domisili perusahaan;
    • Foto copy NPWP;
    • Bukti Wajib Lapor Ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai UU No. 7 Tahun 1981.
    • Foto Copy Anggaran Dasar yang memuat kegiatan di bidang jasa penempatan tenaga kerja;
    • Copy sertifikat hak keemilikan tanah berikut bangunan kantor atau perjanjian kontrak minimal 5 (lima) tahun yang dikuatkan dengan akte notaris;
    • Bagan struktur Organisasi dan personil;
    • Rencana kegiatan penempatan tenaga kerja AKL minimal satu tahun;
    • Fas foto berwrna calon penanggung jawab LPTKS 3 x 6 = 3 lembar ;
    • Rekomendasi dari Dinas Ketenagakerjaan Kab/Kota sesuai dengan domisili perusahaan (lokasi kantor LPTKS);
    • Copy Ijin LPTKS yang masih berlaku;
    • Bukti penyampaian laporan , dalam bentuk rekapitulasi penempatan;
    • Rencana kegiatan penempatan tenaga kerja AKL minimal satu tahun;
    • Copybukti kepemilikan sarana dan prasaran kantor serta peralatan kantor, atau bukti surat perjanjian sewa kantor/kerja sama dalam waktu 5 (lima) tahun;
    • Fas foto berwrna penanggung jawab LPTKS 3 x 6 = 3 lembar ;
  3. Prosedur Pengajuan Layanan
    • Surat permohonan izin beserta berkas persyaratan lengkap ditujukan kepada Kepala Disnakertransduk Prov. Jatim.
    • Verifikasi dokumen persyaratan dan dan uji kelayakan calon penanggung jawab bagi ijin baru;
    • Akreditasi Kelayakan rencana kantor LPTKS-AKL;
    • Penerbitan Surat Izin LPTKS yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan dikirimkan ke LPTKS yang bersangkutan.
  4. Bagan Proses Penyelesaian Pelayanan
  5. ", base_url("img/statics/lptks.gif")); ?>
  6. Waktu Penyelesaian Pelayanan

    Kurang lebih 10 (sepuluh) hari kerja (mulai verifikasi berkas, paparan calon penanggung jawab LPTKS, akreditasi kelayakan rencana kantor, sampai dengan penerbitan surat ijin LPTKS-AKL).

  7. Biaya/Tarif Pelayanan dan Cara Pembayaran

    Tidak ada biaya pelayanan.

👤 Oleh 🕔16 Apr 2016 19:08

Lokasi kantor Kami

Link Mitra Kerja

Statistik Pengunjung