MENGENAL PASAR KERJA THAILAND

MENYONSONG ASEAN ECONOMY COMMUNITY 2016

Memahami Karakteristk Pasar Kerja Negara Anggota Asean

Nama resmi                  : Ratcha Anachak Thai; atau Prathēt Thai

Ibukota                         : Bangkok

Luas                             : 514,000 km2

Sistem Pemerintahan     : Monarki konstitusional

Kepala Pemerintahan        : Perdana Meneteri

Bahasa Resmi                  : Thai

Mata uang                        : Baht

Iklim                                : Beriklim tropis dengan suhu dan kelmbaban tinggi dan didominasi oleh angin muson

Kegiatan Perekonomian : Komoditas ekspor Thailand terdiri atas hasil pertanian dan industri. Berbagai barang komoditas ekspor Thailand, yaitu beras, tepung tapioka, karet, kayu, berbagai jenis ikan laut, tembaga, dan timah. Saat ini, Thailand mulai mengekspor hasil industri elektronik dan otomotif.

Pendapatan per kapita    : US$8.300

Komoditas                     :     Pertanian (beras, tepung tapioka, karet, kayu), perikanan (ikan laut), pertambangan (tembaga, timah) dan hasil produk elektronik dan otomotif

Lowongan Formal           : Industri pertanian (agrobisnis), elektornik, otomotif dan jasa keuangan

*) rata-rata upah buruh per bulan di Thailand mencapai 245,50 dollar AS

 

 

Kerajaan Thai yang lebih sering disebut Thailand dalam bahasa Inggris, atau dalam bahasa aslinya Mueang Thai (dibaca: "meng-thai", sama dengan versi Inggrisnya, berarti "Negeri Thai"), adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang berbatasan dengan Laos dan Kamboja di timur, Malaysia dan Teluk Siam di selatan, dan Myanmar dan Laut Andaman di barat. Kerajaan Thai dahulu dikenal sebagai Siam sampai tanggal 11 Mei 1949.

Asal mula Kerajaan Thai secara tradisional dikaitkan dengan sebuah kerajaan yang berumur pendek, Kerajaan Sukhothai yang didirikan pada tahun 1238. Kerajaan ini kemudian diteruskan Kerajaan Ayutthaya yang didirikan pada pertengahan abad ke-14 dan berukuran lebih besar dibandingkan Sukhothai. Kebudayaan Kerajaan Thai dipengaruhi dengan kuat oleh Tiongkok dan India. Hubungan dengan beberapa negara besar Eropa dimulai pada abad ke-16 namun meskipun mengalami tekanan yang kuat, Kerajaan Thai tetap bertahan sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negara Eropa, meski pengaruh Barat, termasuk ancaman kekerasan, mengakibatkan berbagai perubahan pada abad ke-19 dan diberikannya banyak kelonggaran bagi pedagang-pedagang Britania.

Setelah menikmati rata-rata pertumbuhan tertinggi di dunia dari tahun 1985 hingga 1995 - rata-rata 9% per tahun - tekanan spekulatif yang meningkat terhadap mata uang Kerajaan Thai, Baht, pada tahun 1997 menyebabkan terjadinya krisis yang membuka kelemahan sektor keuangan dan memaksa pemerintah untuk mengambangkan Baht. Setelah sekian lama dipatok pada nilai 25 Baht untuk satu dolar AS, Baht mencapai titik terendahnya pada kisaran 56 Baht pada Januari 1998 dan ekonominya melemah sebesar 10,2% pada tahun yang sama. Krisis ini kemudian meluas ke krisis finansial Asia. Kerajaan Thai memasuki babak pemulihan pada tahun 1999; ekonominya menguat 4,2% dan tumbuh 4,4% pada tahun 2000, kebanyakan merupakan hasil dari ekspor yang kuat - yang meningkat sekitar 20% pada tahun 2000. Pertumbuhan sempat diperlambat ekonomi dunia yang melunak pada tahun 2001, namun kembali menguat pada tahun-tahun berikut berkat pertumbuhan yang kuat di RRC dan beberapa program stimulan dalam negeri serta Kebijakan Dua Jalur yang ditempuh pemerintah Thaksin Shinawatra. Pertumbuhan pada tahun 2003 diperkirakan mencapai 6,3%, dan diperkirakan pada 8% dan 10% pada tahun 2004 dan 2005. Sektor pariwisata menyumbang banyak kepada ekonomi Kerajaan Thai, dan industri ini memperoleh keuntungan tambahan dari melemahnya Baht dan stabilitas Kerajaan Thai. Kedatangan wisatawan pada tahun 2002 (10,9 juta) mencerminkan kenaikan sebesar 7,3% dari tahun sebelumnya (10,1 juta).

Menurut catatan, industri di Thailand yang paling penting adalah tekstil, garmen, pariwisata, tembakau, pariwisata, pengolahan hasil pertanian, komponen listrik, perhiasan, semen, plastik, komponen komputer dan mebel. Sektor industri telah meningkat dalam persentase dari tahun 1984. Sektor pertanian adalah penting, meskipun bagian dalam produk Total Bruto Umum telah menurun dalam beberapa tahun terakhir: pada tahun 1984, itu 17,6 dan pada tahun 2004, penurunan itu pada 9,9%. Thailand pertanian menghasilkan jagung, beras, kedelai, kelapa, jagung, tembakau, tapioka, tebu dan karet. 20% dari tanah terdiri dari pegunungan dan tumit, membuat budidaya mustahil. Tapi beberapa daerah dapat diubah untuk memungkinkan budidaya. Thailand adalah eksportir besar udang dan beras. Wilayah yang paling penting bagi pertumbuhan padi adalah sekitar Mae Nam sungai, di mana tanah yang cukup subur dan cocok untuk budidaya. Pertambangan juga hadir di Thailand, sebuah negara kaya gas alam, gipsum, timah, karet, fluorit, timah, tungsten dan tantalum lignit. Thailand telah mengimpor sebagian besar timah sejak tahun 1985, ketika industri pertambangan timah mulai turun. Negara ini juga impor minyak dan gas. Industri membawa 43,9% dari PDB negara di tahun 2007. Tenaga kerja yang digunakan untuk ini adalah hanya 14 persen dari populasi. Setengah dari penduduk Thailand  bekerja di bidang pertanian, 37% bekerja di bidang jasa dan sekitar 20% digunakan dalam industri. Impor yang banyak di butuhkan Negara Thailand adalah kendaraan, bahan kimia, bahan bakar, baja dan besi.

 

# Kondisi Ketenagakerjaan

Ekonomi Thailand bergantung pada ekspor, dengan nilai ekspor sekitar 60% PDB. Kepulihan Thailand dari Krisis Finansial Asia pada 1997-1998 banyak tergantung permintaan luar dari Amerika Serikat dan pasar asing lainnya. Pemerintahan Thaksin yang mulai menjabat pada Februari 2001 dengan maksud menstimulasi permintaan domestik dan mengurangi ketergantungan Thailand kepada perdagangan dan investasi asing. Sejak itu, administrasi Thaksin telah memperbaiki pesan ekonominya dengan mengambil ekonomi "jalur ganda" yang menggabungkan stimulan domestik dengan promosi tradisional Thailand tentang pasar terbuka dan investasi asing. Ekspor yang lemah menahan pertumbuhan PDB pada 2001 hingga 1,9%. Namun pada 2002-3 stimulan domestik dan kembalinya ekspor menambah performa yang semakin baik, dengan pertumbuhan PDB pada 5,3% dan 6,3%.

Pemerintah Kerajaan Thailand menyambut investasi asing, dan investor yang bisa memenuhi beberapa persyaratan dapat mendaftar hak investasi istimewa melalui Dewan Investasi Thailand. Untuk menarik investasi asing lainnya, pemerintah telah memodifikasi peraturan investasinya. Sekitar 60% dari seluruh angkatan kerja Thailand dipekerjakan di bidang pertanian. Beras adalah hasil bumi yang paling penting. Thailand adalah eksportir besar di pasar beras dunia. Komoditi pertanian lainnya yang dihasilkan dengan jumlah yang cukup besar adalah ikan dan produk-produk perikanan lainnya, tapioka, karet, biji-bijian, dan gula. Ekspor makanan jadi seperti tuna kaleng, nenas dan udang beku juga sedang meningkat.

Kondisi Ketenagakerjaan di Thailand semua hak dan kewajiban yang berkaitan dengan pengusaha dan karyawan biasanya diatur oleh serangkaian hukum dan peraturan. Di antara tindakan yang berbeda yang mengatur masalah ketenagakerjaan di Thailand Undang-undang Perlindungan Tenaga Kerja BE 2541, Pengadilan Tenaga Kerja dan Prosedur Pengadilan Tenaga Kerja BE 2522, Undang-undang Hubungan Tenaga Kerja BE 2518, Undang-Undang Jaminan Sosial BE 2533, Thailand Sipil dan Kode Komersial, Provident Fund Act BE 2530, dan Undang-Undang Kompensasi Pekerja BE 2537. Biasanya, menurut hukum ketenagakerjaan di Thailand, kesepakatan yang telah ditetapkan antara majikan dan karyawan tidak boleh kurang dari persyaratan minimum atau standar yang dibuat oleh hukum. Perlindungan Tenaga Kerja Undang-undang dan tindakan yang relevan lain yang berurusan dengan isu-isu perburuhan telah menetapkan beberapa aturan tertentu dan peraturan untuk setiap aspek berkaitan dengan suatu kerja seperti jam kerja, upah, Pekerja anak, buruh perempuan, sakit dan cuti melahirkan, pemberhentian sebagai serta pemutusan karyawan, kesejahteraan dan jaminan sosial karyawan, dan mempekerjakan karyawan jasa.

 Jam kerja dalam sebuah organisasi biasanya atas dasar sifat dan jenis Pekerjaan. Dalam kebanyakan kasus, jam kerja tidak harus pergi di atas delapan jam per hari atau 48 jam setiap minggu. Dalam kasus karya-karya tersebut yang berbahaya bagi kesehatan karyawan, maka jam kerja tidak boleh melebihi tujuh jam sehari atau 42 hari dalam seminggu. Di bawah hukum ketenagakerjaan Thailand, percobaan jangka waktu maksimum karyawan adalah 120 hari. Lebih lanjut, UU Ketenagakerjaan mensyaratkan setiap perusahaan di Thailand untuk menyediakan karyawan minimal 13 hari publik setiap tahun dan setidaknya enam liburan tahun pada penyelesaian layanan satu tahun. Demikian juga, karyawan berhak untuk cuti sakit tahunan 30 hari kerja setiap tahun. Selain cuti sakit, karyawan hamil yang memenuhi syarat untuk cuti hamil dari 90 hari dengan upah penuh 45 hari '. Ketika datang untuk remunerasi, majikan diwajibkan untuk membayar semua manfaat, selain dari gaji normal, yang merupakan bagian dari pekerjaan tersebut. Selain itu, imbalan dasar yang dibayarkan oleh majikan harus sesuai dengan Upah minimum seperti yang ditentukan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Buruh BE 2541 (1998), majikan dapat memecat seorang karyawan atau menghentikan tanpa pemberitahuan atau pembayaran pesangon dalam salah satu keadaan berikut seperti melakukan tugasnya dan tanggung jawab tidak jujur, melakukan segala jenis tindak pidana, kelalaian dari bagian dari karyawan yang menyebabkan kerusakan serius atau kerugian majikan, tidak mematuhi aturan kerja dan peraturan yang dibuat oleh majikan dan di penjara sesuai penghakiman terakhir dari penjara.

 

#Informasi Pasar Kerja

Thailand merupakan figur negara yang menjadi tujuan migrasi tenaga kerja bagi negara-negara disekitarnya, salah satunya adalah Kamboja. Kamboja adalah negara yang memiliki populasi kaum muda yang tinggi, lebih dari separuh populasi penduduknya berusia di bawah 20 tahun dan tumbuh dengan pesat menjadi angkatan kerja. Kondisi perekonomian Kamboja yang masih lemah menyebabkan terbatasnya ketersediaan lapangan pekerjaan di Kamboja. Minimnya pendidikan dan keterampilan dan kecilnya penghasilan yang mereka dapatkan, mendorong pada situasi pencarian alternatif lain untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Salah satu pilihan yang umum diambil adalah bermigrasi ke tempat lain, dalam kasus ini adalah Thailand, yang dianggap lebih menjanjikan bagi perbaikan taraf hidup dan ekonomi.Akan tetapi banyaknya tenaga kerja migran yang tidak memiliki keahlian dan ketrampilan yang cukup serta datang dengan kondisi sebagai tenaga kerja migran tak berdokumen (ilegal) menimbulkan banyak permasalahan di Thailand sebagai negara penerima maupun bagi para tenaga kerja migran itu sendiri. Tidak sedikit para tenaga kerja migran tak berdokumen di Thailand terjebak ke dalam aksi kejahatan perdagangan manusia (Human Trafficking).

  Pemerintah Thailand memandang perlunya sebuah penanganan serius terhadap permasalahan pengaturan tenaga kerja migran di Thailand. Bersama dengan Pemerintah Kamboja, pada tanggal 31 Mei 2003, pemerintah Thailand menandatangani dua kesepakatan yaitu tentang kerjasama penanganan permasalahan ketenagakerjaan, “Memorandum of Understanding Between The Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Kingdom of Cambodia on Cooperation in Employment of Workers”. Pasal yang mengamanatkan upaya pemerintah kedua negara untuk melindungi mereka yang rentan, dan menyelamatkan  mereka yang telah perdagangkan untuk dipulangkan dengan aman. Kesepakatan tersebut memastikan akan membangun kerangka hukum antara kedua negara untuk upaya-upaya  penuntutan pelaku perdagangan manusia dan gugus tugas bersama sebagai implementasi kerjasama bilateral penanganan perdagangan manusia. Melalui kesepakatan ini kedua pemerintahan berharap Thailand dan Kamboja dapat bekerjasama dalam menangani permasalahan migrasi tenaga kerja dan juga mengentaskan permasalahan human trafficking yakni kesepakatan kedua negara menjadi langkah yang baik dalam penanganan masalah ketenagakerjaan.

Perubahan Fundamental menurut laporan dari HSBC Holdings Plc, kenaikan permintaan kenaikan upah ini secara permanen meningkatkan biaya dalam bisnis, dan mendorong perusahaan untuk meningkatkan harga. Dari laporan tersebut dituliskan kenaikan biaya jauh lebih besar dan permanen, serta adanya tekanan upah telah melanda diseluruh pabrik-pabrik Asia  berdampak pada roda industri di Thailand. UMKM di Thailand diprediksi merupakan perusahaan yang paling menderita akibat upah yang lebih tinggi,karena mereka padatkarya dan tidak mendapatkan manfaat yang signifikan dari penurunan tarif pajak penghasilan badan. Berdasarkan data pemerintah Thailand tahun 2011, terdapat lebih dari 2,9 juta UMKM di seluruh Thailand. Usaha ini merupakan 99,8 persen dari bentuk usaha di Thailand dan menciptakan lapangan kerja bagi 9,7 juta orang, atau hampir 80 persen dari semua pekerjaan. Bisnis ini memperoleh 3,5 triliun bath per tahun, atau lebih dari sepertiga dari PDB.

Namun demikian, walaupun adanya pabrik yang tutup, tingkat pengangguran di Thailand masih termasuk yang terendah di dunia, naik 0.48 persen di kuartal keempat tahun 2012 dan turun 0.63 persen pada periode yang sama tahun 2011.Upah yang lebih tinggi akan meningkatkan biaya untuk bisnis dan mendorong inflasi,tapi di sisi lain,hal tersebut juga akan mengangkat daya beli konsumen dan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Fred Gibson, seorang ekonom Moody’s Analitic yang berbasis di Sydney. “Dengan menaikkan upah minimum, anda juga membuat rumah tangga berpenghasilan rendah untuk mengkonsumsi dan ini akan meningkatkan consumer spending ” ujarnya. Kondisi tersebut  menjadi tren yang kita lihat di seluruh wilayah, karena pemerintah mencoba dan sedang menyebarkan efek positif pertumbuhan ekonomi. Memiliki upah minimum yang lebih tinggi juga merupakan salah satu langkah yang membantu anda transisi ke dalam value-added manufacturing yang lebih tinggi karena terdapat insentif yang lebih banyak. Berdasarkan data NESDB Thailand, kenaikan upah meningkatkan pendapatan tenaga kerja sebesar 16,5 persen pada kuartal keempat tahun lalu, sementara harga produk naik 3,2 persen. Produktivitas tenaga kerja rata-rata naik 2,3 persen dalam 10 tahun terakhir.

Melihat potensi yang dimiliki negara Thailan terutama di sektor pertanian dan industri maka beberapa peluang kerja di sektor formal akan banyak mengarah pada jabatan-jabatan yang ada di sektor Industri pertanian (agrobisnis), elektornik, otomotif dan jasa keuangan. Namun demikian patut juga diperhatikan trend dibukanya jalur penerbangan langsung beserta kemudahannya, maka tidak menutup kemungkinan, sector wisata dan hospitality antar dua Negara (Indonesia-Thailand) akan banyak membutuhkan tenaga kerja baru.

👤 Oleh 🕔14 Oct 2015 13:47

Lokasi kantor Kami

Facebook

Link Mitra Kerja

Statistik Pengunjung